srikandiKelurahan adalah unit ruang administrasi terkecil pemerintahan di tingkat kabupaten. Dalam kegiatan managemen politiknya, lurah melakukan koordinasi yang cenderung ke bawah yakni dengan para pimpinan kelompok warga. Seperti apa yang kita miliki di Bali adalah dengan para klian banjar adat[1] yang ada dalam lingkungan wilayah kekuasaan administratifnya. Hal tersebut menjadikan kedekatan hubungan antara Lurah dan kepala warga tumbuh secara organik tanpa dipacu oleh kebijakan dari atas yang sering kali justru melemahkan produktifitas hubungan, relasi tadi. Sehingga apa yang diharapkan sebagai tanggung jawab moral tugas seorang Lurah dapat dikembalikan lagi ke warganya bukan semata-semata dibutuhkan sebagai pemelihara kebijakan atasan, dalam hal ini adalah camat dan seterusnya walikota/bupati.

Melihat Lurah dalam perannya sebagai media, seorang lurah lebih dituntut mengerti dan paham sejarah dan kultur wilayah dan warga yang dipimpinnya secara jernih. Menerima, mengakomodir atas setiap perkembangan dinamika sosial yang terjadi dan sepenuhnya menganggap sebagai sebuah indikator positif kemajuan akan kesadaran hak politik warganya.

Sakralisasi pemimpin sebagai sang maha guru wisesa[2] dalam Konsep Kepemimpinan Hindu menghasilkan fakta yang terbalik yaitu menempatkan pemimpin cenderung menjadi penguasa atau bak seorang raja yang gila status dan kekuasaan bukan sebaliknya sebagai abdi rakyat. Rakyat yang telah rela menyisihkan penghasilannya untuk menghormati mereka yang diambil melalui deretan pos-pos tagihan justru tetap diharapkan untuk menundukkan kepala bila menghadap para mereka. Hal ini terjadi karena kekeliruan mereka menganggap dirinya memiliki status yang lebih tinggi. Hal inilah yang kemudian menjadi awal dan sumber kekeliruan.

Gila status menciptakan hirarki birokrasi yang akhirnya jauh dari efisiensi. Samar-samar kondisi ini memberikan kesempatan pemimpin secara diam-diam mengkontruksi ruang kerjanya bagai kawasan istana seorang raja, sehingga semakin jauh dari jangkauan permasalahan setiap warganya. Ruang kerja yang semestinya sensitif terhadap suara rakyat, kini dindingnya sarat peredam dan kehilangan kepekaan sosialnya. Integritas dirusak oleh lingkaran tembok kepentingan. Kemegahan arsitekturnya yang kaya dengan konsep philosophy, bagai selimut emas dalam lingkungan warga yang kedinginan karena iklim korupsi yang tidak kunjung berganti musim. Legalitas tidak lagi memihak dan melindungi hak dan kepentingan rakyat. Permasalahan seperti ini sudah sangat sering dikemukakan namun hingga saat ini sikap pemerintah tidak menampakkan adanya perubahan. Budaya tebar pesona dari si muka tebal adalah sikap yang dianggap sangat menjijikan.

Manajemen pengelolaan yang tidak transparan terhadap aset-aset rakyat memicu kerenggangan hubungan tadi, keluhan warga dianggap angin lalu. Rakyat hanya dianggap sebagai objek kebijakan dari atas dan ladang potensi sumber daya yang dengan mudah bisa ditawarkan pada pengusaha penanam modal.

Pada saat tertentu Banjar sempat dialih fungsikan, dimanfaatkan menjadi objek propaganda partai politik pemerintah dengan melalui pendekatan materi dan uang, hak politik masyarakat dengan mudah diperjual-belikan. Menyadari akan hal ini—usaha mengikis pembodohan yang dikondisikan oleh penguasa sendiri terus tumbuh–, kini masyarakat mulai dan semakin sadar akan kehilangan subyektifitasnya sebagai penentu perkembangan desanya.

Salah satu ekses dari metabolisme pengelolaan hak rakyat yang tidak ramah tersebut memotivasi kesadaran hingga maraknya demo yang berbuntut pada penyegelan terhadap fasilitas public yang oleh warga sendiri. Salah-satunya adalah penyegalan oleh warga terhadap Sekolah Taman Kanak-Kanak Srikandi di Kesiman beberapa minggu lalu yang diikuti oleh demo –menuntut kejelasan pihak kelurahan–atas hak rakyat tersebut. Mengalih fungsikan hak rakyat menjadi fasilitas sosial adalah awal sebuah strategi pemerintah. Sehingga menggugat keberadaan fasilitas publik adalah sikap yang dianggap diluar dugaan namun tidak bagi pemerintah karena segalanya sudah dipersiapkan.

Apa yang diketahui selama ini adalah warga sebagai korban penyegelan dan pemerintah adalah subyek yang berhak dan yang mempunyai kuasa otoritas yang sah atas tindakan tersebut. Rakyat mulai pintar, demo yang sering dianggap melanggar ketertibanpun beralih bentuk ke dalam wajah penyaluran aspirasi yang lebih ramah lingkungan. Warga tidak takut lagi untuk memainkan pihak keamanan, yang selama ini hanya dianggap sebagai simbol aparatus negara karena sifat kecenderungan keberpihakannya, hingga membuat kehadirannya yang over reaktif menjadi sia-sia.

Terlihat, kepatuhan terhadap kuasa bukan berarti tunduk dengan kuasa, kuasa tetap boleh dimainkan. Karena, bila cara-cara cerdas seperti ini tidak dipikirkan, aspirasi tersebut akan gagal di tengah jalan. Warga yang mengalami ereksi secara emosional sepakat untuk membungkus diri dengan kostum adat-madya[3] menjadi alat proteksi dan sebagai counter-image gerakannya. Kostum ini seolah-olah menegaskan bahwa apa yang dilakukan tersebut bukanlah demo seperti demo-demo yang cendrung anarkis gerakan ini lebih dianggap sebagai sebuah ‘perjuangan’ memerangi ketidak-adilan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian saya akan kuatnya budaya kuasa dalam mengontrol pikiran publik

Penyegelan terhadap lembaga sosial yang berbentuk Sekolah TK oleh warga sendiri mengakibatkan anak didik tidak bisa melakukan aktivitas belajar, dihari pertama sekolah setelah liburan panjang. Maka opini yang terbentuk, tentunya bagi warga yang menganggap betapa pentingnya kehadiran fasilitas ini akan berbalik menghujat demo–gerakan menuntut keadilan –karena telah mengganggu keberlangsungan aktivitas belajar-mengajar. Tidak melihat gerakan menuntut keadilan oleh warga adalah gerakan untuk mereduksi otoritas negara dalam hal ini adalah legalisasi perampasan terhadap hak-hak rakyat. Justru adanya hal ini dapat memberikan konstribusi besar terhadap proses pembelajaran dalam membuka wawasan kesadaran masyarakat, untuk selalu kritis dan memiliki keberanian untuk menggugat ketidak-adilan pemerintah yang sangat rentan menggandeng selubung kepentingan.

Antisipasi dari pihak aparat keamanan, seperti biasa gerakan ini sudah tersendus jauh sebelumnya oleh aparat. Terlihat dengan hadirnya pihak keamanan yang melebihi kapasitas, yang akan mengimagekan bahwa ‘gerakan’—menuntut keadilan tersebut cukup berbahaya–dan berhasil membuat masyarakat tak sadar dan sepakat dengan cara-cara aparat mensikapinya. Kalau mau dilihat sesungguhnya, justru kehadiran aparat keamanan yang sangat show of force tersebut membius perhatian publik. Kecemasan warga berhasil terbentuk, sepertinya akan terjadi bentrok fisik antara aparat dengan warga karena pemerintah telah menghadirkan sekelompok lawan yang berwajah negara. Pemandangan seperti inilah yang sesungguhnya menyita perhatian setiap orang lewat, sehingga berpotensi melambatnya arus lalulintas walau tidak sampai macet.

Secara kuantitas dukungan gerakan tersebut, melihat dari siapa mereka yang hadir sifatnya bisa dikatakan mewakili aspirasi warga yang tidak sempat hadir secara phisik. Karena, bila hal ini mendapatkan tanggapan positif tentunya akan dikembalikan seluruh permasalahannnya kepada warga. Kondisi yang dipandang sepihak ini—kuantitas pendemo—maka dengan mudah mencap gerakan ini sebagai “gerakan kelompok” warga dengan selubung kepentingan.

Dalam setiap kasus yang menghadapkan warga dengan pemerintah tentunya harus dilihat kembali sifat pengetahuan dan dasar fakta sebagai sebuah instrumen. Ilmu pengetahuan—trik mensiasati pengalihan hak yang aman melalui keputusan– menjadi alat kekuasaan lalu dibenturkan dengan fakta sejarah dan kesaksian masyarakat. Sehingga sangat sulit melihat adanya peran pemerintah sebagai pelindung hak-hak rakyat. Justru sebaliknya setiap benturan akan menegaskan kembali perampasan dan pempublikasian kelemahan hak kepemilikan warga. Didukung oleh sambutan sikap curiga yang dibuat-buat menjadikan ketidak-adilan yang menimpa warga adalah hal yang tidak perlu untuk ditanggapi serius bagi warga yang lain. Masalah ini cenderung dipandang memuat kepentingan pribadi dan memalukan sehingga setuju dengan sikap pemerintah. Sikap warga seperti ini sangat hypocrite dan berpotensi mematikan kekritisan warga yang tidak ingin hanya menjadi objek kebijakan jembatan investor. Sikap berkelid pemerintah, sembunyi di balik keputusan adalah usaha mengikis hak rakyat untuk mengoreksi kewenangan penguasa. Dalam kasus seperti ini tiba-tiba saja Lurah hanya tampil sebagai penjaga gawang kekuasaan tidak menunjukan perannya sebagai pelindung hak-hak rakyat. Kembali pemerintah menunai kesuksesannya, karena telah berhasil membumerangkan bagi setiap gerakan menuntut keadilan yang dianggap menyerang kekuasaan dan otoritas negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Kepala pimpinan kelompok warga dalam sebuah desa adat di Bali

[2] Pemerintah di kategorikan sebagai guru wisesa

[3] Pakaian adat yang terdiri dari; kain bagian bawah, baju kemeja atau t-shirt dan destar sebagai ikat kepala, semua sifatnya tidak resmi secara adat.